Guru Besar FHUI Prof. Topo Santoso: Jaksa Pemegang Dominus Litis, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai "master of the case" dalam proses hukum.

Prinsip dominus litis, yang telah lama diadopsi dalam sistem civil law, menjadi dasar utama bagi Jaksa dalam mengajukan perkara ke pengadilan maupun dalam menentukan penghentian penuntutan.

Guru Besar FHUI Prof. Topo Santoso memaparkan, Jaksa memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penuntutan yang dapat berujung pada kegagalan proses hukum. 

"Jaksa bukan sekadar pengantar berkas dari penyidik ke pengadilan, tetapi memiliki peran krusial dalam mengarahkan dan memastikan bahwa perkara yang dibawa ke persidangan telah memenuhi unsur hukum yang cukup," ujar salah satu pakar hukum pidana," papar Guru Besar FHUI Prof. Topo Santoso.

Di Indonesia, penerapan prinsip dominus litis terus berkembang, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana pemilu dan penanganan mafia tanah. Dalam tindak pidana pemilu, Jaksa bekerja sama dengan penyidik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan percepatan proses hukum dalam waktu yang terbatas. 

Sementara itu, dalam Satgas Mafia Tanah, Jaksa berperan dalam mengawal penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan hukum.

Urgensi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia menjadi perhatian utama dalam mengoptimalkan peran Jaksa. Penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperlukan untuk mengakomodasi peran Jaksa secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana. 

"Pembaruan KUHAP harus dilakukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan hukum modern, serta memperkuat koordinasi antara penyidik, Jaksa, dan pengadilan," ungkap seorang akademisi hukum.

Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bertumpu pada Jaksa, tetapi juga pada peran penyidik dan Hakim yang bekerja dalam satu ekosistem hukum yang sama. Sinergi antar-lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia.