Riaupintar.com -- Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program pendidikan dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Literasi bukan hanya bisa membaca dan menulis. Itu juga penting agar orang bisa ikut aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. 

Karena itu, kebijakan daerah yang mendukung pengurangan buta aksara dan peningkatan literasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kompetitif. 

Hal ini dibahas dalam webinar nasional keempat yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa 26 Agustus.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, mengungkapan pentingnya peran pemerintah dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong penguatan literasi dan keberaksaran. Hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah dapat menjadi penggerak multipihak yang seperti dilakukan pemerintah Kabupaten Dompu. 

“Pemerintah daerah juga dapat menjadi penggerak kolaborasi multipihak. Dengan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dan komunitas lokal, agar gerakan literasi tumbuh merata hingga ke pelosok daerah. Dengan cara ini, literasi tidak hanya berhenti pada pemberantasan buta huruf, tetapi juga berkembang menjadi budaya gotong royong,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa untuk program ini terus berjalan, pemerintah daerah harus melakukan pemantauan, penilaian, dan menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Dengan pemimpin yang memiliki visi jelas, literasi bisa berkembang sebagai gerakan bersama yang kuat.

 "Masyarakat yang paham baca-tulis akan jadi fondasi utama untuk membangun daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan zaman," katanya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhamad Sadik, menyebut bahwa pemerintah Kabupaten Dompu berupaya mengentaskan buta aksara dengan mengorkestrasi kegiatan literasi secara gotong royong.

Ia mengatakan bahwa pada tahun 2016 s.d. 2017, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mempunyai persoalan angka buta aksara yang tinggi serta keterbatasan anggaran daerah.

Jumlah penduduk buta aksara mencapai 14,51% dari keseluruhan total penduduk dan didominasi oleh kaum perempuan. Persoalan ini membutuhkan strategi yang luar biasa untuk menanganinya dan pemerintah pun melihat peluang melalui integrasi antara agenda literasi dengan agenda strategis pembangunan daerah.

“Ini pekerjaan rumah kami. Bagaimana menangani persoalan dan diperlukan sebuah strategi untuk menggerakkan program literasi dengan mengintegrasikan ke dalam agenda strategis pembangunan daerah. Kami menggerakkan potensi lokal dengan menjalin kolaborasi lintas sektor sebagai gerakan bersama,” kata Sadik.

Ia mengatakan bahwa penguatan literasi adalah rencana penting bagi Pemda Dompu untuk tahun-tahun berikutnya (2017-2023). Mereka akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan lokal di Kecamatan Hu’u, yang juga menjadi fokus program keaksaraan. 

Perusahaan ini, menurut Sadik, sangat berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program literasi.

 "Ini adalah perusahaan tambang dan kami menemukan potensi lokal ini, lalu kami mengunjungi dan menjalin kemitraan. Program ini berjalan selama 6 tahun, dari tahun 2017 sampai 2023," jelasnya.

Sadik mengungkapkan bahwa program keaksaraan dilaksanakan melalui gerakan bersama dengan melibatkan seluruh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kecamatan Hu’u. Perusahaan tersebut turut memberikan dukungan awal dengan mendorong seluruh stakeholder di daerah tersebut, sampai ke tingkat desa, untuk melakukan sosialisasi dan pendataan ulang sasaran peserta didik. 

“Perusahaan tersebut juga menyiapkan pembekalan sumber daya manusia untuk tenaga pendidik. Tutor keaksaran dilatih untuk dapat memaksimalkan fungsi mereka dan kemudian memberikan pengetahuan mereka pada peserta didik,” terang Sadik, yang mengatakan bahwa masih banyak lagi program kolaborasi yang telah didorong melalui kerja sama dengan perusahaan tersebut.*